ADART YAYASAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAILILLAH. BAB I. UMUM. Pasal 1. Meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran. bangsa dan negara. Merevitalisasi ( proses atau cara perbuatan menjadikan sesuatu mempuanyai arti sangat penting ) kebudayaan 1 Pemeriksaan Ijazah asli dokter hewan dan atau apoteker, atau sarjana lain. 2. Pengalaman kerja dibidang obat-obatan atau obat hewan yang direkomendasikan oleh ahli dibidang obat-obatan atau obat hewan (termasuk pengalaman sebagai konsultan obat-obatan atau obat hewan) 3. Pasal71. (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang: a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau. b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; CaraMembuat Struktur Organisasi. 1. Tentukan Jabatan. Pertama Anda harus mengetahui jabatan mulai dari yang tertinggi hingga terendah dalam organisasi. Susunan struktur organisasi biasanya sudah diatur di AD/ART masing-masing organisasi. Biasanya urutan dalam struktur organisasi adalah: - Pelindung - Penanggungjawab - Dewan Penasehat Maka dalam penyusunan AD/ART, harus diperhatikan kebutuhan seluruh anggota dan aspirasi mereka. Isi AD/ART setiap organisasi dapat berbeda-beda karena kebutuhan setiap organisasi juga tidak seragam. Namun secara umum ini dia isi dari AD/ART organisasi. Daftar nama pendiri organisasi; Nama dan kedudukan masing-masing pendiri organisasi ADART Perhimpunan Pemilik Satuan Rumah Susun; Berita; Tips Merangkai Nama PT Dan Cara Pendaftarannya. Juli 20, 2020. Inilah Peran Notaris Jakarta Selatan Bagi Pelaku Bisnis. Juli 16, 2020 Selamat siang untuk Pembuatan Yayasan syarat Pendiriannya KTP dan NPWP min 5 orang, Nama Yayasan, Alamat Yayasan, Susunan Pengurus, Pengawas, Pembina vlZ4f3O. Istilah AD ART mungkin sudah tidak asing lagi dan sering kamu dengar. AD/ART merupakan singkatan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang merupakan sebuah dokumen yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu, apa sebenarnya perbedaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Singkatnya, AD/ART berisikan segala hal terkait jalannya suatu organisasi. Mulai dari susunan organisasi, pencantuman nama anggota, wewenang dan tanggung jawab, kewajiban dan hak anggota, hingga anggaran keuangan organisasi. Jika kamu sedang mencari informasi seputar cara membuat AD/ART untuk organisasi atau perusahaanmu, berikut informasinya dari Lifepal! Pada dasarnya, AD/ART adalah dua hal yang berbeda dan memiliki pengertian dan fungsinya masing-masing. Menurut KBBI, pengertian Anggaran Dasar atau AD adalah peraturan penting yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga atau ART adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar itu tersebut dalam berjalannya organisasi sehari-hari. Perbedaan dari keduanya yaitu, AD meliputi pengaturan langsung tentang keberlangsungan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta struktur yang ideal. AD dapat dijadikan pedoman dan landasan yang bersifat mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas organisasi. Berbeda dengan AD, ART adalah penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang disebutkan oleh AD sebelumnya. Misalnya saja, ART berisi hak dan kewajiban tiap anggota, urusan administrasi, sanksi-sanksi, dan lain sebagainya yang sebelumnya sudah disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Fungsi AD/ART Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa AD/ART merupakan satu dokumen yang berisikan pedoman untuk menjalankan dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi sehari-harinya. Maka, fungsi utama dari AD/ART adalah sebagai penuntun, pedoman, atau landasan para pengurus organisasi/ perusahaan dalam membuat peraturan-peraturan organisasi yang dapat digunakan untuk pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal organisasi, AD/ART mengatur aturan terkait hubungan antara pengurus dengan anggota, anggota dengan anggota, dan pengurus dengan pengelola satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang berisikan tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban, serta sanksi yang berlaku. Sementara peraturan eksternal mengatur seluruh perjanjian dengan pihak lain diluar perusahaan yang mungkin akan berhubungan dengan perusahaan. Misalnya, perjanjian kredit dan kerja sama usaha. Kedudukan AD/ART dalam Peraturan Perundang-undangan Lalu, bagaimana kedudukan AD/ART dalam peraturan perundang-undangan? Apakah AD/ART merupakan peraturan perundang-undangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kamu perlu mengetahui karakteristik dari suatu undang-undang. Dikutip dari Hukumonline, sebuah perundang-undangan umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut Merupakan peraturan tertulis, Memuat norma hukum yang mengikat umum dan berlaku ke luar, dan Dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan di atas dan karakteristik AD/ART yang bersifat internal bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri, maka dapat dikatakan AD/ART bukanlah peraturan perundang-undangan. Hal ini karena AD/ART tidak bersifat umum dan berlaku hanya untuk internal organisasi saja. Tujuan dibentuknya AD ART Fungsi utama dibentuknya AD/ART adalah sebagai pedoman yang digunakan untuk mengurus organisasi. Namun di luar fungsi utama tersebut, tujuan lain dibentuknya AD/ ART adalah sebagai berikut Untuk mengatur bagaimana mekanisme sebuah organisasi bekerja, Membuat tata kelola organisasi diatur dengan baik dan jelas. Menjadi pedoman utama bagi seluruh anggota dan pengelola dalam pelaksanaan teknis organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan organisasi. Mewujudkan organisasi yang tertib selama pelaksanaannya, dan Sebagai dasar dari penyusunan peraturan-peraturan khusus lainnya yang diperlukan dalam menjalankan organisasi. Isi AD/ART Karena AD/ART bersifat mengikat seluruh anggota organisasi selama menjalankan tugasnya, maka isinya pun harus dibentuk dan disepakati oleh seluruh anggota. Sehingga, isi AD/ART umumnya mencakup beberapa hal berikut ini Daftar nama pendiri organisasi atau perusahaan, Nama dan kedudukan dari masing-masing pendiri organisasi, Maksud dan tujuan didirikannya organisasi atau perusahaan, Kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh organisasi, Ketentuan mengenai keanggotaan organisasi, Ketentuan mengenai rapat anggota dan apa-apa saja yang dibahas pada rapat tersebut, Ketentuan tentang pengurus organisasi, termasuk nama dan tugas mereka, Ketentuan tentang pengawas organisasi, Ketentuan mengenai pengelola organisasi, Ketentuan mengenai permodalan bagi organisasi, Ketentuan mengenai jangka waktu berdiri organisasi, Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha SHU, Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran yang mungkin dilakukan anggota organisasi, Ketentuan mengenai pembubaran organisasi, Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Contoh AD ART Contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebenarnya mudah saja ditemukan di internet, baik yang hanya berupa format maupun AD ART asli suatu organisasi. Berikut ini adalah contoh AD ART untuk koperasi seperti yang dikutip dari Detikcom. BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT Pasal 1 NAMA Koperasi ini bernama Koperasi Sejahtera. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN Koperasi Sejahtera berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 3 WAKTU Koperasi Sejahtera dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta. Pasal 4 SIFAT Koperasi Sejahtera adalah koperasi tunggal, bersifat mandiri dan non politik. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 5 AZAS Koperasi Sejahtera berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Koperasi. Pasal 6 TUJUAN Koperasi Sejahtera bertujuan mewujudkan Koperasi Indonesia yang berpengetahuan dan amanah bagi kepentingan Bangsa dan Negara. BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 7 FUNGSI Untuk mencapai tujuan koperasi, Koperasi Sejahtera berfungsi sebagai Sarana pembinaan Koperasi Indonesia. Memelihara kemurnian sesuai Kode Etik Koperasi Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Koperasi di forum nasional Cadangan nasional di bidang koperasi. Sarana dukungan koperasi dalam usaha-usaha yang bersifat kemanusiaan. Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan UMKM serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio. Pasal 8 KEGIATAN Untuk menjalankan fungsinya, Koperasi Sejahtera melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota serta membimbing peminatnya. Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak anggota. Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi. Melaksanakan dukungan komunikasi antar anggota. Tips dari Lifepal! Seluruh isi AD/ART sebaiknya dipahami dan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Maka dari itu, pastikan jika isinya dibuat seksama. Tiap perusahaan tentunya memiliki kebijakannya masing-masing, jadi isi di dalam AD/ART pun bisa berbeda-beda. Selain itu, seiring berjalannya waktu, tentu ada perubahan yang dialami oleh organisasi. Bisa saja perubahan dari segi keanggotaan maupun usaha organisasi. Perubahan ini pun bisa mempengaruhi perubahan AD/ART organisasi. Di dalam AD/ART ini pun biasanya sudah diatur tentang perubahan AD/ART itu sendiri, termasuk kapan AD/ART dapat diubah, siapa yang berwenang mengubahnya dan aturan terkait keabsahan perubahan tersebut. Pertanyaan seputar perbedaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apa perbedaan utama dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga?Perbedaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dilihat dari pengertiannya masing-masing. AD adalah peraturan penting yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan ART adalah penjelasan poin-poin dari AD yang dibuat. Apa manfaat asuransi jiwa?Asuransi jiwa memberikan manfaat berupa perlindungan kepada ahli waris agar dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang setelah tertanggung meninggal dunia. Selain itu, asuransi jiwa juga memberikan manfaat pertanggungan untuk penyakit kronis hingga tabungan pensiun. Tentang YayasanPerbedaan AD dan ARTApa itu AD?Apa itu ART?Persyaratan untuk Membuat AD/ART YayasanMenetapkan Tujuan YayasanMenentukan Nama YayasanMengumpulkan Dokumen Pendirian YayasanCara Mudah Membuat AD/ART Yayasan yang Benar dan LegalSusun Rancangan AD/ARTPersiapkan Berkas DokumenBuat Akta NotarisSahkan AD/ARTKonsekuensi Dari Tidak Mempunyai AD/ART Yayasan Yang Benar dan LegalMasalah AdministratifTidak Mendapat Pengakuan HukumTable Comparison Cara Mudah Membuat AD/ART Yayasan yang Benar dan LegalKesimpulanShare thisRelated posts Yayasan adalah lembaga yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan bersifat non-profit. Dalam berdirinya yayasan, pengurus harus membuat dokumen AD/ART untuk menjalankan kegiatan yayasan dengan benar dan legal. Tidak hanya itu, dokumen tersebut juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, jangan khawatir! Di artikel ini, saya akan memberikan beberapa cara mudah dalam membuat AD/ART yayasan yang benar dan legal. Pertama, tentukan tujuan yayasan dan susun visi dan misi yang jelas. Hal ini akan memudahkan pengurus dalam menyusun dokumen AD/ART karena mereka sudah memiliki gambaran yang cukup tentang arah yang ingin dicapai oleh yayasan. Setelah itu, susunlah struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota lainnya. Pastikan bahwa semua posisi tersebut diisi oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan berkompeten. Selanjutnya, susunlah aturan dan tata tertib di dalam dokumen AD/ART. Aturan ini harus mencakup berbagai hal seperti kegiatan yayasan, pembentukan rapat, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Jangan lupa pula untuk menyesuaikan aturan tersebut dengan peraturan yang ada di Indonesia. Setelah itu, jalankan tahapan legalisasi dokumen dengan meminta persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terakhir, setelah selesai membuat dokumen AD/ART dan telah memenuhi semua persyaratan, biasakan untuk mengikuti aturan sesuai dengan yang telah disepakati. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi yayasan dalam jangka panjang. Dengan begitu, yayasan akan tumbuh dan berkembang dengan baik serta memberikan kontribusi positif untuk masyarakat sekitar. Yuk, buat AD/ART yang benar dan legal untuk yayasan Anda! “Cara Membuat Ad Art Yayasan” ~ bbaz Tentang Yayasan Yayasan adalah lembaga yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memperjuangkan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, lingkungan, keagamaan ataupun seni dan budaya. Yayasan perlu memiliki Aturan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui Cara Mudah Membuat AD/ART Yayasan yang Benar dan Legal. Perbedaan AD dan ART Apa itu AD? Aturan Dasar AD adalah dokumen pendirian yayasan yang berisikan maksud dan tujuan, nama yayasan, struktur organisasi, dan cara pemilihan pengurus yayasan. AD disusun dan ditandatangani oleh para pendiri yayasan. Apa itu ART? Anggaran Rumah Tangga ART merupakan pedoman atau aturan operasional dari yayasan, yang berisikan bagaimana yayasan menjalankan aktivitas serta bentuk tanggung jawab pengurus terhadap yayasan. ART disusun oleh pengurus yayasan dan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persyaratan untuk Membuat AD/ART Yayasan Menetapkan Tujuan Yayasan Sebelum membuat AD/ART, tentukanlah tujuan yayasan dan bidang kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut harus mendukung dan sejalan dengan tujuan yayasan dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Menentukan Nama Yayasan Yayasan harus memiliki nama yang unik dan tidak memiliki kemiripan dengan nama yayasan lainnya. Pastikan bahwa nama yang dipilih tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung unsur yang melanggar etika dan kepatutan. Mengumpulkan Dokumen Pendirian Yayasan Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat AD/ART antara lain surat pernyataan pendirian, fotokopi identitas pendiri, NPWP pendiri, dan surat keterangan domisili yayasan. Susun Rancangan AD/ART Susun rancangan AD/ART yang mencakup maksud dan tujuan yayasan, struktur organisasi, tata cara pengambilan keputusan, tata kelola keuangan, serta mekanisme penunjukan dan pergantian pengurus. Persiapkan Berkas Dokumen Setelah susunan AD/ART disepakati, siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen pendirian yayasan, hasil rapat pendirian yayasan, dan surat domisili yayasan. Buat Akta Notaris Selanjutnya, buat akta notaris tentang pendirian yayasan dan lampirkan rancangan AD/ART, dokumen pendirian yayasan, dan surat domisili yayasan. Sahkan AD/ART Setelah akta notaris selesai dibuat dan disahkan, selanjutnya sahkan AD/ART dengan mengadakan rapat pengesahan AD/ART dan membubuhkan tanda tangan pengurus yayasan atas kesepakatan tersebut. Konsekuensi Dari Tidak Mempunyai AD/ART Yayasan Yang Benar dan Legal Masalah Administratif Jika yayasan tidak memiliki AD/ART yang benar dan legal, dapat menyebabkan masalah administratif seperti kesulitan dalam mengurus izin operasional, masalah administrasi keuangan, serta masalah lainnya terkait dengan hukum. Tidak Mendapat Pengakuan Hukum Jika yayasan tidak memiliki AD/ART yang benar dan legal, maka yayasan tersebut tidak akan mendapat pengakuan hukum dari pihak yang berwenang dan dapat dilarang dalam melakukan aktivitas yayasan secara resmi. Table Comparison Cara Mudah Membuat AD/ART Yayasan yang Benar dan Legal Langkah-Langkah Keuntungan Kerugian Menetapkan Tujuan Yayasan Memudahkan dalam menentukan bidang kegiatan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Memerlukan waktu untuk merencanakan dan menentukan tujuan yang jelas Menentukan Nama Yayasan Memberikan identitas unik pada yayasan Memerlukan kreativitas untuk menemukan nama yayasan yang sesuai Susun Rancangan AD/ART Memastikan struktur organisasi dan tata kelola yayasan yang jelas dan terencana Memerlukan waktu untuk merencanakan dan menyusun rancangan AD/ART Persiapkan Berkas Dokumen Mempermudah penyusunan AD/ART dan pendaftaran yayasan Memerlukan waktu dan biaya untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan Buat Akta Notaris Menjamin keabsahan dan kelegalan yayasan Memerlukan biaya yang cukup besar Sahkan AD/ART Membuat yayasan menjadi dapat beroperasi secara resmi Memerlukan waktu untuk mengadakan rapat pengesahan AD/ART Kesimpulan Membuat AD/ART Yayasan yang Benar dan Legal sangatlah penting untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yayasan. Oleh karena itu, sebagai pendiri atau pengurus yayasan, kita harus memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat AD/ART sehingga yayasan tersebut dapat diakui secara sah dan resmi. Terima kasih telah membaca artikel kami tentang cara mudah membuat AD/ART yayasan yang benar dan legal. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang memulai atau ingin memperbarui yayasan yang sudah ada. Penting untuk diingat bahwa dalam membuat AD/ART yayasan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti tujuan yayasan, struktur organisasi, dan tata cara pengambilan keputusan. Selain itu, kami juga menyarankan untuk mendapatkan saran dari ahli hukum yang berpengalaman dalam pembuatan AD/ART yayasan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan aman secara hukum. Jangan lupa untuk selalu memperbarui AD/ART yayasan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Hal ini akan membantu yayasan Anda tetap terorganisir dan berjalan dengan baik serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih kembali dan semoga sukses! Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang mengenai Cara Mudah Membuat AD/ART Yayasan yang Benar dan Legal adalah sebagai berikut Apa itu AD/ART dan mengapa penting bagi sebuah yayasan? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat AD/ART yayasan? Bagaimana cara membuat AD/ART yayasan yang benar dan legal? Apakah saya bisa membuat AD/ART yayasan sendiri atau memerlukan bantuan dari ahli hukum? Apakah AD/ART yayasan bisa diubah di kemudian hari? Berikut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut AD/ART adalah singkatan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang merupakan dokumen penting dalam pendirian sebuah yayasan. AD/ART berisi aturan-aturan yang mengatur kegiatan dan struktur organisasi yayasan, serta hak dan kewajiban para anggota dan pengurus yayasan. AD/ART sangat penting karena dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlangsungan yayasan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat AD/ART yayasan antara lain Memiliki minimal 3 orang pendiri; Menentukan tujuan dan maksud yayasan; Menentukan struktur organisasi dan pembagian tugas; Menentukan mekanisme pengambilan keputusan; Melampirkan identitas pendiri dan pengurus yayasan. Cara membuat AD/ART yayasan yang benar dan legal adalah sebagai berikut Membuat draft AD/ART dengan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan; Mengajukan draft AD/ART kepada notaris untuk dibuatkan akta pendirian yayasan; Mengajukan permohonan pengesahan yayasan beserta AD/ART ke Kementerian Hukum dan HAM; Menunggu pengesahan yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seseorang bisa membuat AD/ART yayasan sendiri, namun disarankan untuk meminta bantuan dari ahli hukum agar AD/ART tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, AD/ART akan lebih kuat secara legal dan dapat membantu menjaga stabilitas yayasan di masa yang akan datang. Ya, AD/ART yayasan bisa diubah di kemudian hari jika ada perubahan yang diperlukan. Namun, perubahan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengajukan perubahan AD/ART ke Kementerian Hukum dan HAM. Download Contoh AD-ART Yayasan Lembaga PAUD. Dalam sebuah organisasi atau lembaga, Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga AD-ART adalah suatu acuan program dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak pimpinan dan anggota suatu organisasi yang pada intinya berisi Kerangka Umum Program Kerja yang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan dan Anggota Suatu Organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi atau yayasan yang memayungi lembaga PAUD, maka yayasan tersebut harus mempunyai anggaran dasar yaitu visi, misi, dan tujuan suatu lembaga PAUD dibentuk. Sedangkan ART adalah suatu rencana kerja yayasan PAUD, jadi apa yang akan dikerjakan yayasan tersebut dalam jangka waktu satu tahun termasuk memikirkan pembiayayan organisasi tersebut oleh anggotanya. Singkatnya begini Anggaplah yayasan yang menaungi lembaga PAUD itu adalah sebuah negara kecil, maka AD/ART adalah “undang-undang dasar” atau UUD-nya, dimana AD/ART tersebut disepakati dan diputuskan dalam sebuah rapat tertinggi. AD/ART adalah landasan menjalankan organisasi tersebut. Cara Membuat AD-ART Organisasi / Yayasan Menyusun AD-ART sebuah organisasi atau yayasan ditetapkan melalui rapat tertinggi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut 1. Tujuan BersamaAD-ART isinya harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam sebuah organisasi. 2. Gunakan Kata yang Jelas, Hindari AmbiguIni penting agar tidak terjadi kesalah fahaman di kemudian hari. Penggunaan kata yang jelas dan menghindari ambigu atau makna ganda akan sangat baik bagi kelangsungan hidup organisasi. 3. Sesuaikan KonteksAD-ART memuat peraturan yang sifanya dinamis, sehingga AD-ART dapat diubah isinya jika visi misi lembaga sudah mulai bergeser. AD-ART bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah isinya. 4. Tidak Copy PastePerhatikan isi dari AD-ART sekali lagi, pastikan isinya memuat tujuan yang ingin dicapai bersama dan peraturan-peraturan lain yang diperlukan. Setiap yayasan akan berbeda Ad-ART nya karena visi misi nya juga berbeda. Dokumen ini adalah salah satu dokumen administrasi PAUD yang sudah dikumpulkan disini. Berikut ini adalah penampakan atau preview contoh AD-ART yayasan PAUD sebagai contoh dalam membuat AD-ART. Silahkan tambahi atau kurangi sesuai dengan visi misi lembaga ayah bunda. Download PDF klik disini, untuk download contoh AD-ART format DOC klik link tautan berikut ini. INFO PENTINGDokumen administrasi PAUD ini merupakan salah satu dari kumpulan administrasi TK KB yang dibagikan secara GRATIS. Lihat Daftar Dokumen Lengkap KLIK DISINI Fungsi AD-ART yayasan PAUD dikatakan sebagai key of success yang memegang kunci sukses lembaga untuk melaksanakan banyak hal misalnya pelaksanaan event, rapat atau kopdar rutin, dan aturan keanggotaan, semua diatur dalam AD/ART. Perencanaan keuangan yang baik dimulai dengan anggaran rumah tangga dasar. Menciptakan anggaran membantu pengelola PAUD memahami di mana uang lembaga berjalan setiap bulan dan juga memungkinkan lembaga untuk mengembangkan rencana untuk menabung. Dengan memiliki anggaran rumah tangga di tempat, yayasan atau lembaga dapat dengan mudah melacak pengeluaran, menghemat, dan lebih mudah memantau dan mencapai tujuan keuangan lembaga. Anggaran memungkinkan lembaga untuk mengetahui apa yang dimampu, manfaatkan peluang membeli dan menginvestasikan, dan rencanakan cara menurunkan pinjaman. Ini juga memberi tahu lembaga apa yang penting bagi lembaga berdasarkan bagaimana lembaga mengalokasikan dana, bagaimana uang lembaga bekerja, dan seberapa jauh bisa mencapai tujuan. Portal pendidikan anak usia dini no. 1 di Indonesia, Kurikulum dan pembelajaran PAUD terbaru. Follow sosial media kami. ANGGARAN DASAR AD DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ART YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOWAN TAYU PATI 1 ANGGARAN DASAR YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOWAN TAYU PATI ‫  ا ا ا‬ BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1 Yayasan ini bernama Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam, yang selanjutnya disebut Yayasan. 2 Yayasan berkedudukan di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. BAB II JANGKA WAKTU PENDIRIAN Pasal 2 Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. BAB III DASAR DAN AKIDAH Pasal 3 1 Yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Yayasan berakidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud dan tujuan Yayasan adalah a. Membina, memelihara dan mengembangkan lembaga pendidikan b. Mengembangkan pendidikan dalam rangka melaksanakan syari’at Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. c. Menngkatkan kesejahteraan masyarakat. BAB V KEKAYAAN Pasal 5 Kekayaan Yayasan terdiri dari a. Modal awal yang dikumpulkan sebesar Rp. sepuluh juta rupiah b. Hasil-hasil yang didapat Yayasan dari usaha-usaha i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah. ii. Meminta bantuan dari Pemerintah iii. Usaha lain yang sah dan halal. BAB VI KEGIATAN DAN USAHA Pasal 6 Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Yayasan mempunyai kegiatan dan usaha a. Melengkapi sarana dan prasarana yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Yayasan. 2 b. c. Mendirikan pencapaian Melakukan pencapaian badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang maksud dan tujuan Yayasan. tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuanYayasan. BAB VII ORGAN YAYASAN Pasal 7 1 Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari a. Pembina, b. Pengurus; dan c. Pengawas. 2 Setiap anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas berhak a. Mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam tugasnya; dan b. Mendapatkan tunjangan. 3 Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, disesuaikan dengan kemampuan Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pembina. Pasal 8 1 Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus dan/atau Pengawas. 2 Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan 3 Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pasal 9 1 Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. 2 Dalam hal anggota Pembina dari unsur pendiri berjumlah kurang dari 5 lima, jumlah anggota pembina ditetapkan 5 lima orang. Pasal 10 1 Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. 2 Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 11 Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali. BAB VIII RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Pertama Jenis Rapat Pasal 12 1 Rapat-rapat Yayasan terdiri dari a. Rapat Pembina; b. Rapat Pengurus; c. Rapat Pengawas; dan d. Rapat Gabungan 2 Rapat Pembina adalah rapat yang dilaksanakan Pembina dan hanya diikuti oleh anggota Pembina dalam rangka melaksanakan kewenangannya. 3 Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan Pengurus dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. 3 4 Rapat Pengawas adalah rapat yang dilaksanakan Pengawas dan hanya diikuti oleh anggota Pengawas dalam rangka melaksanakan kewenangan dan kewajibanya. 5 Rapat Gabungan adalah rapat yang dilaksanakan dan diikuti oleh beberapa Organ Yayasan. 6 Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat 5 tidak boleh dilaksanakan antara Pengurus dan Pengawas kecuali dalam menetapkan anggota Pembina. Bagian Kedua Kuorum dan Pengambilan Keputusan Pasal 13 1 Rapat-rapat Yayasan dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit ½ lebih satu dari jumlah undangan yang seharusnya, kecuali Rapat Pembina dan Rapat Pengawas. 2 Rapat Pembina dan Rapat Pengawas dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari anggota Pembina. 3 Rapat Gabungan dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit ½ dari masing-masing organ Yayasan yang berhak menghadirinya. Pasal 14 1 Apabila jumlah undangan rapat yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, maka setelah ditunda 1 satu jam rapat dapat dilaksanakan dan dinayatakan kuorum. 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku bagi Rapat Pembina dan/atau Rapat Pengawas. 3 Apabila dalam Rapat Pembina atau Rapat Pengawas jumlah undangan rapat yang hadir tidak memenuhi syarat minimal, rapat ditunda untuk memberikan undangan lagi. 4 Undangan sebagaimana dimaksud ayat 3 menyebutkan bahwa ini adalah undangan ulang. 5 Apabila dalam undangan ulang peserta rapat masih tidak memenuhi syarat minimal kehadiran, maka setelah ditunda 1 satu jam rapat dapat dilaksanakan, dan keputusan yang diambil dianggap sah. Pasal 15 1 Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat 2 Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan persetujuan suara terbanyak. 3 Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat 2 hanya dilakukan terhadap pendapat-pendapat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar ini. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16 1 Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatan Yayasan selama 1 satu tahun kepada Pembina. 2 Pengurus menyusun ikhtisar laporan keuangan untuk diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum. 3 Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 17 Anggaran Dasar ini dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 18 1 Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pasal 43 hanya dapat dilakukan dalam Rapat Gabungan yang diselenggarakan oleh Pembina khusus untuk maksud tersebut. 2 Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota Pembina, Pengurus, dan Penasehat. 4 3 Perubahan untuk pertama kali dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. Tentang Yayasan, dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut a. Pengurus menetapkan tim untuk menyusun draf perubahan tersebut. b. Draf sebagaimana dimaksud huruf a, dibahas dan ditetapkan dalam rapat yang dihadiri oleh tim penyusun dan pengurus yang ada pada saat perubahan dilakukan. BAB XI PEMBUBARAN Pasal 19 1 Yayasan ini dapat dibubarkan oleh a. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Rapat Pembina dan/atau Rapat Gabungan yang dilaksanakan khusus untuk maksud tersebut. 2 Rapat Pembina dan/atau Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh Pembina. Pasal 20 Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada saat Yayasan ini dinyatakan bubar, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perudang-undangan. BAB XII PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan. 5 ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM AKTE NOTARIS NO. 74 TANGGAL 29 MEI 1980 DESA PONDOWAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI ‫  ا ا ا‬ BAB I PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ORGAN YAYASAN Bagian Pertama Pengangkatan dan Penggantian Pembina Pasal 1 1 Pengangkatan anggota Pembina dari luar unsur pendiri dilakukan dalam rapat Pembina dengan mempertimbangkan usulan dari Pengurus. 2 Apabila Yayasan karena suatu sebab tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 tiga puluh hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar pasal 9. 3 Pimpinan rapat gabungan sebagaimana dimaksud ayat 2 dipilih dari dan oleh anggota rapat yang hadir. 4 Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal 2 1 Pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pembina bersifat kolekftif kolegial. 2 Pembina memilih dua orang anggotanya untuk bertindak sebagai pimpinan dan sekretaris. Pasal 3 Anggota Pembina berhenti dari keanggotaan Pembina karena a. mengundurkan diri b. meninggal dunia Bagian Kedua Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Pasal 4 1 Pembina mengangkat pengurus berdasarkan keputusan rapat Pembina dan ditetapkan dengan Surat Keputusan. 2 Rapat Pembina sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan pengurus lama. 3 Susunan Pengurus Yayasan terdiri atas a. Seorang Ketua; b. Seorang Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang Bendahara; dan e. Seksi-Seksi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan. Pasal 5 1 Dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. 2 Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Umum dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut. 6 Pasal 6 Anggota Pengurus berhenti dari keanggotaan pengurus karena a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Berakhir masa jabatannya; dan d. Diberhentikan Pembina. Pasal 7 1 Anggota Pengurus yang berhenti karena sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, c, dan d, wajib a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan diberhentikannya anggota tersebut; dan b. Menyerahkan semua inventaris Yayasan yang dibawa. 2 Apabila anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal 1 masih mempunyai tanggungan terhadap Yayasan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pembina. Pasal 8 4 Penggantian anggota Pengurus yang berhenti dilakukan dalam rapat Pembina dengan ketentuan sebagai berikut a. Apabila pengurus yang berhenti ketua dan/atau sekretaris, pengganti diambil dari wakilnya. b. Apabila pengurus yang berhenti bendahara, Pembina menunjuk orang baru. c. Apabila pengurus berhenti keseluruhan, maka masa kepengurusannya dianggap berakhir, dan Pembina menetapkan pengurus baru. Bagian Ketiga Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengawas Pasal 9 1 Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang khusus dilakukan untuk itu. 2 Dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal pemberhentian pengawas, Pembina mengisi kekosongan Pengawas. 3 Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Umum dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut. BAB II WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ORGAN YAYASAN Bagian Pertama Pembina Pasal 10 Pembina mempunyai Kewenangan yang meliputi a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan/atau pengawas; c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar; d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan/atau pembubaran Yayasan. Pasal 11 1 Pembina Yayasan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 satu tahun. 2 Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan Yayasan tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. 7 Pasal 12 Pembina dilarang a. Merangkap sebagai Pengurus dan/atau Pengawas. b. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan dasar dan akidah Yayasan. Bagian Kedua Pengurus Pasal 13 1 Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan 2 Pengurus mempunyai kewenangan untuk a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian maksud dan tujuan Yayasan b. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan c. Mewakili dan bertindak atas nama Yayasan 3 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, Pengurus mengeluarkan Surat Keputusan. Pasal 14 1 Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 6 enam, Pengurus melakukan kordinasi dengan Pembina untuk mendapatkan persetujuan. 2 Kordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1, hanya wajib dilakukan dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar pasal 6 enam huruf a dan b. Pasal 15 1 Pengurus dilarang a. Melakukan kegiatan yang secara nyata bisa merugikan Yayasan b. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. c. Melibatkan Yayasan dengan kegiatan partai politik d. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan dasar dan akidah Yayasan. e. Melakukan tindakan atas nama Yayasan untuk kepentingan pribadi pengurus. f. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; g. Mengalihkan kekayaan Yayasan; dan h. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihal lain. 2 Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 16 1 Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. Pasal 17 2 Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. 3 Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1, Pembina menunjuk wakil Yayasan, dalam rapat Pembina. 8 Pasal 18 1 Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 2 Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Bagian Ketiga Pengawas Pasal 19 1 Jumlah Pengawas Yayasan adalah 3 tiga orang. 2 Susunan Pengawas Yayasan terdiri dari a. Seorang ketua merangkap anggota b. Seorang sekretaris merangkap anggota c. Seorang anggota 3 Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Pasal 20 Pengawas mempunyai kewenangan untuk a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus dalam melaksanakan tugas kepengurusan Yayasan. b. Mengusulkan pemberhentian sementara Pengurus kepada Pembina. Pasal 21 Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. Pasal 22 1 Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus. 2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 langsung dilaporkan secara tertulis kepada Pembina dengan menyertakan alasannya. 3 Dalam jangka waktu 7 tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. 4 Dalam jangka waktu paling lambat 7 tujuh hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Pembina wajib a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan secara permanen. Pasal 23 1 Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 2 Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kapailitan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 9 BAB III PELAKSANA KEGIATAN Pasal 24 4 Pelaksana kegiatan adalah orang perseorangan yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dan/atau usaha Yayasan. 5 Bidang kegiatan Yayasan meliputi a. Pendidikan; b. Pesantren; c. Ekonomi dan Usaha; serta d. Sosial Kemasyarakatan. Pasal 25 1 Yang dapat diangkat menjadi Pelaksana Kegiatan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. 2 Pelaksana Kegiatan diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 dua kali masa jabatan. 3 Susunan personalia pelaksana kegiatan minimal terdiri atas a. Seorang Ketua; b. Seorang Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris d. Seorang Wakil Sekretaris; dan e. Seorang Bendahara. Pasal 26 1 Pelaksana Kegiatan mempunyai kewenangan untuk a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai b. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan pencapaian maksud dan tujuan kegiatan yang diamanatkan c. Melaksanakan kegiatan sebagaiman tertuang dalam program kerja 2 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, Pelaksana Kegiatan mengusulkan kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan. 3 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, Pelaksana Kegiatan mengangkat pegawai. Pasal 27 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 26, Pelaksana Kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan. Pasal 28 1 Pelaksana Kegiatan dilarang a. Melakukan kegiatan yang secara nyata bisa merugikan Yayasan b. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. c. Melibatkan kegiatan Yayasan dengan kegiatan partai politik d. Menjabat pengurus partai politik yang bertentangan dengan dasar dan akidah Yayasan. e. Melakukan tindakan atas nama Yayasan untuk kepentingan pribadi. 2 Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 29 1 Apabila Yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Kegiatan, dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pelaksana Kegiatan secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 10 2 Anggota Pelaksana Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 30 Dalam hal Pelaksana Kegiatan selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Pengurus atas persetujuan Pembina, Pelaksana Kegiatan tersebut dapat diberhentikan sebelum masa jabatanya berakhir. Pasal 31 Pelaksana Kegiatan berhenti karena a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Berakhir masa jabatan; dan d. Diberhentikan. Pasal 32 1 Pelaksna Kegiatan yang diberhentikan atau mengundurkan diri, wajib a. Membuat laporan tertulis tentang hasil kerja yang menjadi tugasnya sampai dengan diberhentikannya anggota tersebut; dan b. Menyerahkan semua inventaris Yayasan yang dibawa. 2 Apabila anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal 1 masih mempunyai tanggungan terhadap Yayasan, penyelesaiannya diserahkan kepada Pembina. Pasal 33 Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN, KEKAYAAN, DAN KEUANGAN Pasal 34 1 Kekayaan dan keuangan Yayasan mencakup kekayaan dan keuangan yang dialokasikan untuk organ Yayasan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. 2 Pengurus dan Pengawas bertanggungjawab terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan Yayasan, yang ditugaskan kepada Bendahara Pengurus. 3 Pengurus dan Pengawas menyusun laporan tahunan paling lambat 5 lima bulan terhitung mulai tahun buku Yayasan ditutup, dan dilaporkan kepada Pembina. 4 Laporan sebagaimana dimaksud ayat 3 sekurang-kurangnya memuat a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan kuangan. c. Melampirkan laporan dari pelaksana kegiatan dan usaha Yayasan. Pasal 35 1 Laporan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 3 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas 2 Dalam hal terdapat Pengurus dan/atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. 3 Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 disahkan Pembina dalam rapat Pembina. Pasal 36 Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. 11 BAB V PENUTUP Pasal 37 1 Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pembina dan/atau Pengurus sesuai kewenangannya. 2 Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Rapat Gabungan Pembina dan Pengurus. 12 Dalam proses pendirian yayasan, anggaran dasar “AD” merupakan salah satu hal yang harus ada, dan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena di dalamnya diatur hal-hal fundamental tentang yayasan. Ada beberapa hal yang wajib dimuat dalam AD tersebut, mulai dari identitas yayasan, kekayaan yayasan, hingga jangka waktu pendirian yayasan. AD ART yayasan dibutuhkan untuk mengatur hal-hal mendasar dalam yayasan, mulai dari identitas, kekayaan hingga jangka waktu pendirian. Sebagai badan hukum, AD ART yayasan harus ada sehingga yayasan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Anggaran Dasar yayasan, maka terlebih dahulu Anda harus tahu apa itu yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Setiap yayasan memiliki kekayaan yang berasal dari berbagai sumber. Umumnya, yayasan tidak memiliki anggota karena tujuannya tidak untuk mencari profit atau sesuatu tentang yayasan diatur dalam UU Republik Indonesia Tahun 2001. Agar yayasan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan visi misi yang sesuai dengan tujuan serta AD ART yayasan. Sebenarnya meskipun berbentuk non-profit, yayasan dapat memperoleh pemasukan dari badan usaha yang didirikan. Pemasukan ini kemudian akan digunakan sebagai dana operasional yayasan dan badan usaha di bawahnya, dan bukan untuk memperkaya pemilik yayasan. Prosedur pendirian yayasan Yayasan memiliki organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Untuk mendirikan yayasan, ada tahapan proses yang harus dijalani, yaitu 1. Pendirian yayasan Proses pertama dalam mendirikan yayasan, adalah pendirian itu sendiri. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang yang berarti perseorangan, ataupun lebih dari satu orang yang berarti badan hukum. Yayasan harus memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal. Proses pendiriannya dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing. Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai 10 juta rupiah. Apabila yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat, maka harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka yang berarti Pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan; ataupendirian yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri diperbolehkan diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Artinya jika yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, maka penerima wasiatlah yang bertindak mewakili pemberian wasiat. 2. Pengesahan yayasan Untuk memperoleh pengesahan yayasan, maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung dari tanggal pendirian yayasan yang tercantum di akta pendirian. Pengesahan terhadap permohonan tesebut akan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka akan ada pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dengan diberikannya pengesahan secara hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. 3. Pengumuman yayasan Setelah akta pendirian yayasan disahkan sebagai badan hukum, maka selanjutnya akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menkumham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian diumumkan. Tentang kekayaan yayasan Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Dengan demikian, kekayaan yayasan tidak hanya berupa uang, namun juga dapat berasal dari Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat WakafHibah Hibah wasiat Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku Yayasan juga diperbolehkan menerima bantuan dari negara sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah. Siapa saja yang termasuk organ yayasan Dalam menjalankan yayasan, yayasan akan dibantu oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas. Terkait dengan kekayaan yayasan, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas juga dilarang merangkap sebagai anggota Direksi, Pengurus, atau Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha. Pembina yayasan Pembina yayasan adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. Kewenangan yang dimaksud meliputi Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan. Pembina harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Pengurus yayasan Yang dimaksud pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas dan memiliki tugas sekurang-kurangnya sebagaiKetua Sekretaris Bendahara Dalam Pasal 36 UU No 16 Tahun 2001 juga diatur bahwa anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan Pengurus tidak berwenang dalam Mengikat yayasan sebagai penjamin utang Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lainApabila yayasan mengalami kepailitan yang terjadi atas kelalaian pengurus, dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengawas yayasan Pengawas yayasan adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. Pengawas yayasan dapat diangkat dan sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam AD ART yayasanDalam proses pendirian yayasan, AD ART Anggaran Dasar Rumah Tangga adalah salah satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan. Adapun AD ART yayasan harus memuat beberapa hal berikut Nama dan tempat kedudukan Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Jangka waktu pendirian Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar Penggabungan dan pembubaran yayasanPenggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran Anggaran Dasar juga dapat menentukan berapa lama jangka waktu pendirian yayasan. Kalaupun didirikan untuk jangka waktu tertentu saja, maka pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan. Terkait nama dan tempat kedudukan yayasan, di dalam anggaran dasar juga perlu disebutkan secara detail nama desa, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsinya. Perubahan Anggaran Dasar yayasan Sebagaimana diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2001 tentang yayasan, Anggaran Dasar yayasan dapat diubah kecuali maksud dan tujuan yayasan. Perubahan ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota Pembina. Perubahannya dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Perubahan juga tidak dapat dilakukan bila yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit kecuali atas persetujuan kurator. Yayasan dapat dibubarkan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal pembubarannya, pengadilan akan menunjuk likuidator dan apabila pembubaran dilakukan karena yayasan pailit maka pembubaran dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan, serta menjalankan yayasan dengan mengikuti Anggaran Dasar.

cara membuat ad art yayasan